Selamat Datang di Situs Resmi Badan Kepegawain Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Sabtu, 22 Juli 2017

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Ijin dan Tugas Belajar

Diklat

Jab. Strukural dan Fungsional

Bidang Mutasi dan Pensiun

Pensiun

Kenaikan Pangkat

Pengalihan Status Pindah

Bidang Pembinaan dan
Pengawasan

Hukuman Disiplin

Verifikasi Daftar Hadir

Bidang Jaringan Informasi
dan Keswai

Bapertarum

Askes dan Taspen

PNS Berprestasi

Penghargaan dan Tanda Jasa

Sumpah Janji PNS

Sekretariat

DP-3 Eelon I, II, III

Pengusulan Karpeg

 
 
 
Untitled Document
SEJARAH
  • Sejarah Singkat
  • Nama Kepala Biro/BKD

Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pengolahan kepegawaian di Provinsi Sulawesi Utara berkembang sejak Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1960 dimana Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dimana MR. A. A. Baramuli ditunjuk sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah yang pertama.

Sembilan bulan kemudian Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah yang salah satu urusannya mengatur tentang kepegawaian atau personalia ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Tengah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47/Prp/Tahun 1960.

Pada saat tersebut, unit kerja yang menangani langsung urusan kepegawaian bernama Biro Kepegawaian dan Diklat yang dijabat oleh J. H. SUPIT sejak 25 Juli 1960 sampai dengan 2 Maret 1968 dengan wilayah kerja meliputi Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, dan delapan Daerah Tingkat II masing-masing Sangihe Talaud, Bolaang Mongondow, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-toli, Donggala, Poso dan Luwuk Banggai. Kemudian dalam perkembangannya terjadi beberapa kali pergantian nama struktur organisasi dan tata kerja antara lain tahun 1981 dari Biro Kepegawaian dan Diklat menjadi Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara dan era otonomi daerah pada tahun 2001 Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara menjadi Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dijabat oleh eselon IIb yang sebelumnya eselon IIIa.

Kemudian berbagai perubahan yang terjadi selama era otonomi daerah telah memberikan bobot dan perubahan yang cukup signifikan dalam mewujudkan berbagai kebijakan strategis dibidang kepegawaian. Perubahan tersebut diantaranya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada Pasal 34a yang menegaskan : ”Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah”, dan untuk melaksanakan pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Untuk menindaklanjuti perubahan tersebut, dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan menempatkan fungsi manajemen kepegawaian yang semula dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, yaitu BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2002 yang ditanda tangani pada tanggal 12 Desember 2002 dan momentum inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bahwa tanggal 12 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai hari ulang tahun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, BKD mengalami perubahan tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara serta Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 72 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya pengisian jabatan-jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara diawali pada tanggal 21 April 2003 yaitu dengan dilantiknya Bapak DRS. F. MEWENGKANG, MM sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang pertama dengan jabatan eselon IIa. Dalam menyelenggarakan tugas dan urusan di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dibantu oleh 5 orang pejabat eselon IIIa.

No

Nama

Nama Jabatan

Masa Kerja

Ket

1

J.H. Supit

Karo Kepegawaian Dan Diklat

23-09-1964 S/D 02-03-1968

Menjabat Sejak 25-07-1960-23-09-1964 (Suluteng)

2

A.C. Mantiri

Karo Kepegawaian Dan Diklat

02-03-1968 S/D 01-04-1969

 

3

W.F. Warouw

Karo Kepegawaian Dan Diklat

01-04-1969 S/D 01-09-1970

 

4

Drs. A. Mokoginta

Karo Kepegawaian Dan Diklat

01-09-1970 S/D 01-10-1971

 

5

Drs. E. A. Johannes

Karo Kepegawaian Dan Diklat

01-10-1971 S/D 15-09-1972

 

6

Drs. J.M. Sumampouw

Karo Kepegawaian Dan Diklat

15-09-1972 S/D 01-11-1973

 

7

E.W. Kalonta, BA

Karo Kepegawaian Dan Diklat

01-11-1973  S/D 22-01-1975

 

8

W. B. Waworuntu

Karo Kepegawaian Dan Diklat

22-01-1975  S/D 27-05-1975

 

9

Drs. C. J. Waha

Karo Kepegawaian Dan Diklat

27-05-1975 S/D 01-10-1981

 

10

J.S. Tamon

Karo Kepegawaian Setwilda

01-10-1981 S/D 25-11-1986

 

11

J. Runtuwene, SMH

Karo Kepegawaian Setwilda

25-11-1986 S/D 04-02-1988

 

12

B.J. L. Mandagi, SH

Karo Kepegawaian Setwilda

04-02-1988 S/D 04-05-1992

 

13

Drs. Lomban

Karo Kepegawaian Setwilda

04-05-1992 S/D 29-08-1997

 

14

Drs. F. Mewengkang

Karo Kepegawaian Setwilda

29-08-1997 S/D 12-03-2001

Eselon IIIa

15

Drs. F. Mewengkang, MM

Karo Kepegawaian Setda

12-03-2001 S/D 21-04-2003

Pelaksanaan Otonomi Daerah Perda No.11 Tahun 2000 (Eslon IIb)

16

Drs. F. Mewengkang, MM

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

21-04-2003 S/D 16-03-2005

Peningkatan Status Biro Ke Badan Perda No.13 Thn 2002 (Eselon IIa)

17

Drs. J. F. Sumual

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

16-03-2005 S/D 6-03-2006

 

18

J. R. Korengkeng SH, MSi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

6-03-2006 S/D 07-01-2009

 

19 J. R. Korengkeng SH, MSi Kepala Badan Kepegawaian Daerah 07-01-2009 S/D 11-06-2010

Pelaksanaan PP No. 41 Thn. 2008 Jo Perda No. 4 Tahun 2010

20.

Drs. M.M. Onibala

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

11-06-2010 S/D 07-03-2011

 

21

Drs. Marhaen R. Tumiwa, M.Pd

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

07-03-2011 S/D Sekarang

 

 

SIMPEG

Masukan NIP/Nama!

Polling

Bagaimana Menurut anda Pelayanan BKD Prov. Sulut?




Hasil Poling
Anda belum Memilih!
 

Copyright @2011 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara