Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

RENSTRA

B A B I

 

P E N D A H U L U A N

1.1.    Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan suatu organisasi tanpa terkecuali organisasi pada instansi pemerintahan. Perencanaan yang akurat dan tepat sasaran diharapkan dapat membawa organisasi tersebut menuju hasil yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut hal tersebut, maka setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada lingkungan pemerintah daerah wajib membuat Rencana Stategis (Renstra) SKPD untuk kurun waktu selama 5 (lima) Tahun. Renstra ini menjadi alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi pada masa depan serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 (lima) Tahun ke depan.

Renstra SKPD merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan. Renstra SKPD memiliki arti dan peranan strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan pembangunan jangka panjang pemerintah daerah baik secara langsung atau tidak langsung. Renstra SKPD, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bersifat indikatif, serta memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi dibawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw, “Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, serta berkepribadian dalam budaya”, dan dijabarkan dalam salah satu misinya, “Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik”, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang bersentuhan langsung dengan tata kelola pemerintahan terutama dalam manajemen kepegawaian dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat menyelaraskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan kebijakan dan peraturan Pemerintah terkait.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI). Adapun TUPOKSI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Untuk mendukung tugas Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara dan mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, maka perlu untuk menyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021, sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021, mengelaborasi pola dan prinsip pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta capaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Renstra ini disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kelemahan dan tantangan untuk kemudian dianalisis agar dapat menjadi pedoman dan dasar serta arah kebijakan yang akan memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

1.2.    Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan dan Satyalencana Karya Satya;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Keputusan Kepala BKN Nomor 13/Kep/2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Badan Kepegawaian Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara.
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025
  23. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/BKD/SK/467/2016 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021.

1.3.   Maksud dan Tujuan

a)      Maksud

Penyusunan Rencana Strategis SKPD BKD Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021 dengan maksud sebagai berikut :

  1. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara 2016 -2021.

  2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2016 – 2021 guna pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

b)      Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021 adalah :

  1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan dasar dan tolok ukur penilaian kinerja dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang akan dilaksanakan oleh BKD Provinsi Sulawesi Utara untuk kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 2016 – 2021 dan pembuatan Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan.

  2. Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat dijadikan pedoman kerja oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan optimalisasi kinerja.

  3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

  4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada BKD Provinsi Sulawesi Utara.

 

 

BAB II

 

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

 

2.1.   Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian         Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah  di bidang kepegawaian. Sementara untuk Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

  1. Perumusan kebijakan teknis;
  2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
  3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
  4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, pengadaan, pengembangan, mutasi, pensiun, jaringan informasi, kesejahteraan, pembinaan dan pengawasan pegawai;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka susunan organisasi BKD Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

 Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari:

a.   Unsur Pimpinan adalah Kepala BKD

b.   Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris

c.   Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Susunan Kepegawaian dan kelengkapan Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

a.   Kepala Badan

b.   Sekretaris membawahi :

  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian.

c.   Bidang Pengadaan dan Pengembangan membawahi;

  1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
  2. Sub Bidang Pengembangan Jabatan;
  3. Sub Bidang Diklat.

d.   Bidang Mutasi dan Pensiun membawahi :

  1. Sub Bidang Kenaikan Pangkat;
  2. Sub Bidang Status dan Pensiun;
  3. Sub Bidang Pemindahan.

e.   Bidang Jaringan Informasi dan Kesejahteraan Pegawai membawahi;

  1. Sub Bidang Sistim Informasi dan Pemutakhiran Data Pegawai;
  2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

f.    Bidang Pembinaan dan Pengawasan membawahi;

  1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pegawai;
  2. Sub Bidang Kajian Kepegawaian.

g.   Kelompok Jabatan Fungsional.